Rabu, 09 April 2014

Company Profile "Penjalin Jaya Rotan"

 
"Penjalin Jaya Rotan" menyediakan berbagai macam pernak-pernik kerajinan rotan, dapat memesan sesuai design keinginan sendiri ataupun design yang sudah ada. harga bersahabat.
lokasi : Ds. Tegalwangi Jln. Nyi Ageng Mantra No. 30 Blok Kerta Rt/RW 13/03 Kec. Weru- Kab. Cirebon 45154
CP: D6823674
email: nendi.nefendi@yahoo.co.id / nefendinendi@gmail.com
 

Selasa, 17 Desember 2013

akuntansi pemerintahan-teknik akuntansi sektor publik


BAB I
PENDAHULUAN

I.I        LATAR BELAKANG
Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk meyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya akuntansi baik pada sektor swasta maupun pada sektor publik, dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi/kegiatan suatu entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional.
Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi accrual. Pada dasarnya kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, maupun menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama (Jones and Pendlebury, 2000). Isu yang munculdan menjadi perdebatan dalam reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia adalah perubahan single entry menjadi double entry bookkeeping dan perubahan teknik atau sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis accrual.
Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan pewujudan good public governance, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang auditable. Cash basis mempunyai kelebihan antara lain mencerminkan informasi yang riil dan obyektif. Sedangkan kelemahannya antara lain kurang mencerminkan kinerja yang sesungguhnya.
Teknik akuntansi berbasis accrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pengaplikasian accrual basis lebih ditujukan pada penentuan biaya layanan dan harga yang dibebankan kepada publik, sehingga memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang optimal dan sustainable. Pengaplikasian accrual basis memberikan gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh (full picture), yang meliputi manajemen sumber daya (resource management) dan manajemen utang (liability management), dan menyediakan indikasi kekuatan fiskal jangka panjang dalam reformasi manajemen keuangan dan reformasi manajemen lainnya (Mellor, 1996).
Penekanan penggunaan accrual basis juga disyaratkan dalam GASB (1999) dan diterapkan bersama-sama dengan asumsi dasar lainnya seperti going concern, consistency of presentation, materiality and aggregation untuk mewujudkan comparative information (IFAC, 2000). Namun demikian, accrual accounting mempunyai beberapa kelemahan antara lain penilaian dan revaluasi aset yang didasarkan atas taksiran dan penggunaan estimasi dalam penghitungan depresiasi (Conn, 1996). Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik mereka, terutama perubahan dari cash basis menjadi accrual basis.
Sistem akuntansi yang dirancang dan di jalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang baik saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori akuntansi sektor publik dan teknik-teknik akuntansi yang terdiri atas akuntansi anggaran (budgetary accounting), dan akuntansi komitmen (commitment accounting), akuntansi dana (fund accounting), akuntansi kas (cash accounting), dan akuntansi akrual (accrual accounting).




I.2        PERUMUSAN MASALAH
1.  Apa yang dimaksud dengan Teori Keuangan Sektor Publik ?
2.  Apakah Perlunya Sistem Akuntansi Sektor Publik ?
3.  Apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Sektor Publik ?
4.  Bagaimana cara tentang Teknik-Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik ?
           
I.3        TUJUAN PEMBUATAN MAKALAH
1.  Dapat mengetahui definisi tentang teori keuangan sektor publik, serta memahami tujuan definisi dari teori keuangan sektor publik.
2.  Dapat mengetahui penerapan sistem akuntansi sektor publik, di instansi swasta maupun negeri.
3.  Dapat mengetahui definisi, tujuan serta manfaat dari standar akuntansi sektor publik.
4.  Mengetahui teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik.















BAB II
PEMBAHASAN


II.1      TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh beberapa riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu: 1) kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability to explain), 2) kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict), dan 3) kemampuan mengendalikan fenomena (the ability control given phenomena). Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu: 1) untuk mempelajari praktik akuntansi yang saat ini ada, 2) mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan 3) memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.
Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu (1) ilmu murni atau abstrak (abstract sciences), (2) ilmu deskriptif (general descriptive sciences), (3) ilmu derivatif (special derivaive sciences), (4) ilmu sinopsis (synoptic sciences), dan (5) ilmu terapan (applied sciences). Ilmu asbtrak misalnya adalah matematika, ilmu logika dan meta fisik. Disiplin ilmu yang termasuk kategori ilmu deskriptif mendasarkan pengetahuannya melalui observasi dan pendeskripsian suatu fenomena aktual, misalnya ilmu kimia, biologi, zoologi, minerologi, dan etnologi. Synoptic sciences adalah turunan dari derivaive special  sciences yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu contohnya adalah auditing, geologi, dan geografi. Ilmu terapan adalah disiplin ilomu yang secara khusus terpisan dari disiplin ilmu lain, namun bisa juga kombinasi dari berbagai prinsip yang diambil dari disiplin ilmu yang yang lain, namun bisa juga kombinasi dari berbagai prinsip yang diambil daridisiplin ilmu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut, contohnya ilmu akuntansi.
Jika dikaitkan dengan bangunan dari suatu ilmu (body of knowlage), akuntansi sektor publik dikaitkan memiliki teori yang mapan apabila terpenuhi beberapa persyaratan. Bangunan ilmu terdiri atas konsep dasar (basic concept) sebagai landasan ilmu tersebut (philosophical foundation), postulat, teori, konsep, prinsip, standar, dan praktik aplikasi. Akuntansi sektor publik sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi.
Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (reliable).
Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (countraints) yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah:
1.                       Obyektivitas
2.                       Konsistensi
3.                       Daya banding
4.                       Tepat waktu
5.                       Ekonomis dalam penyajian laporan
6.                       Matrealitas
Dan berikut penjabarannya;
1.    Obyektivitas
Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk malaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi.
Seringkali terjadi masalah obyektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor, dan masyarakat.
Masalah obyektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak (countracting theory). Proses kontrak menghasilkan hubungan keagenan muncul ketika salah satu pihak (prinsipal) mengontrak pihak lain (agen) untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh prinsipal. Masalah keagenan (agency problem) kemudian muncul karena adanya perilaku oportunis (opportuniitic behaviour) dari agen, yaitu perilaku manajmen (agen) untuk memmaksimumkan kesejahteraan sendiri yang mungking berlawanan dengan kepentingan prinsipal.
Manajemen memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan teknik akuntansi yang bisa menginformasikan laporan keuangan secara lebih baik sebagai ukuran kinerja organisasi. Manajemen menggunakan variabel artifisial misalnya dengan pemilihan teknik akuintansi yang bisa menunjukan kinerja yang lebih baik dan menggunakan variabel riil (transaksional) yang dilakukan dengan cara melakukan manipulasi transaksi. Oleh karena itu, teknik akuntansi yang dilakukan manajemen harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.
2.    Konsistensi
Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka waktu panjang (going concern), sedangkan laporan keuangan hanya melaporakan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.
3.    Daya banding
Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan konsistensi. Adanya beberapa alternatif penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding.
4.    Tepat Waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuanga, maka akan semakin baik untuk untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.


5.    Ekonomis dalam Penyajian Laporan
Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.
6.    Matrealitas
Suatu informasi dianggap matrial apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan matrealitas memang bersifat pertimbangan subjektif (subjective jidgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan profesional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.

II.2      PERLUNA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pada dasarnya, akuntansi baik pada sektor swasta maupun sektor publik, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode dan (“entitas” yang dimaksud mengacu baik perusahaan swasta maupun organisasi sosial-ekonomi lainya, seperti: pemerintah, perusahaan milik negara, organisasi  nirlabna, dan sebagainya) untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.
Ruang lingkupakuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencangkup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.
Masisi (1978)  Dalam Glinn (1993) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut :
1.      Identifikasi kegiatan operasi yang relevan.
Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan.
2.      Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat;
Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (timing of recognition). Pada prinsipnya, suatu operasi dapat dicatat/diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Misalnya, pembelian dapat diakui/dicatat ketika keputusan untuk membeli suatu barang ditetapkan, pada waktu dilakukan pemesanan, ketika barang diterima, ketika faktur diterima, ketika barang tersebut dugunakan untuk proses produksi, atau ketika telah dilakukan pembayaran kas. Oleh karena itu harus ditetapkan kapan suatu tramsaksi dapat diakui/dicatat.
3.      Adanya sistem pengendalian untuk menjamin rehabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen, yaitu komponen formal dan substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan (double entry bookeeping): kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan (conflict of interest): kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. Sebagai contoh, jika hutang tidak dicatat dengan baik, jumlah yang dibayarkan kepada kreditor akan berbeda dengan jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercatat dalam akun piutang yang diakui kreditor.
4.      Menghitung pengaruh masing-masing operasi.
Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi. Kedua sektor sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi. Siklus akuntansi pada kedua sektor tidak jauh berbeda.

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan eksternal dan perhitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan sektor poblik pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor publik, jenis laporan keuangan sektor publik, sistem akuntansi, standar akuntansi keuangan sektor publik, dan akuntansi  biaya sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik sendiri bukan murni bagian dari akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik merupakan hybrid dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik.

II.3      STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik.
Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.
Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktik akuntansi, profesi akuntansi, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Pembuatan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri.
Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain:
a)        Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
b)        Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secar hati-hati dan independen  saat menggunakan keahlian dan integrasinya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
c)        Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang tidak perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, reguilasi, perencanaan serta serugalsi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosila lainya.
d)       Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika:
a)    Standar terlalu banyak.
b)   Standar terlalu rumit.
c)    Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya.
d)   Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general-purpose standards) sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna.
e)    Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan anatara:
a.    Entitas publik dan entitas non-publik
b.    Laporan keuangan tahunan dan interim
c.    Organisasi besar dan kecil
d.   Laporan keuangan auditan dan non-auditan
f)    Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang berlaku kompleks, atau kedua-duanya.

II.4    TEKNIK-TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu:
1.                       Akuntansi Anggaran
2.                       Akuntansi Komitment
3.                       Akuntansi Dana
4.                       Akuntansi Kas
5.                       Akuntansi Akrual
Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama.
Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen satu dengan yang lainnya karena adanya pernedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.
1.    Akuntansi Anggaran
Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukan jumlan anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.
Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan ini (content) dari akun itu sendiri.
Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukan pendapatan dan biaya dianggarkan.
2.    Anggaran Komitmen
akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi kometmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.
Tujuan utama dari akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (overcommit). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (over-commit the budget).
Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitment dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (legal liability) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Hal ini menjadikan sulit untuk mengakui biaya-biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang mana hanya mendasarkan pada order yang dikeluarkan.
3.    Akuntansi Dana (Fund Accounting)
Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumberdana dan alokasi dana. Penggunaan dana peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana (fund)” dimaknai sebagai dana kas (cash fund). Tiap-tiap dana tersebut harus ditempatkan pada klaci (cash drawer)secara terpisah; beberapa tagihan harus diambilkan dari dari satu laci dan tagihan lain dari laci yang lainnya. Namun saat ini, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non’kas dan utang diperhitungkan di dalamnya.
Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1974) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Dimana kelemahan tersebut adalah, pertam perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibanding dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua kelemahan tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana  (fund) dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana (series of fund), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan daba yang menjadi bagian organisasi.
Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi (accounting entity) dan entitas anngaran (buget entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dubuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari dewan legislatif, atau karena tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan permanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri.
Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektoor publik, yaitu:
1.      Dana yang dapat dibelanjakan (expendablefund): digunakan untuk mencatat nilai aktifa utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (governmental funds).
2.      Dana yang tidak dapat dibelanjakan (nonexpendablefund): untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifat mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada orgnaisasi bisnis (proprietaryfunds).

4.    Akuntansi Kas
Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan  cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkjat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur ddengan baik.sebai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansui kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transasksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (overstated). Hal tersebut dapat menyebabkam pemborosan anggaran (unwise expenditure atau overspending).


5.    Akuntansi Akrual
   Akuntansi akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietaryfund (full accrual)dengan governmental fund (modifiet accrual) karena biaya (expense) diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure difokusnya pada general fund. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat atau dikategorikan dalam aktivan tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur bukan expense.
Berbeda dengan governmental fund, yang menjadi kepentingan proprietary fund dan juga organisasi bisnis adalah net income. Full accrual accounting digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earnet) dan biaya (expense) pada saat terjadi (incurred). Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang terjdadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.
Pada governmental fund, hendaknya digunakan modofiet accrual basis. Expenditure di-accued, tetapi revenue dicatat berdasarkan kas basis, yaitu pada saat diterima, bukan ketika diperoleh. Pendapatan seperti PPN, PPH, dan fee (retrtibusi) dihitung pada saat diterima kasnya. Salah satu penegcualian adalah property tax (PBB) yang di-accrued karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih pasti.
Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan chargingfor services, yaitu untuk mengetahui besarnya biasa yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (proper macthing cost againts revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta oreintasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayan publik (public service oriented).
Perbedaan anatara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut:
1.        Basis Kas               : Penerimaan Kas - Pengeluaran Kas = Perubahan
                                Kas.
2.        Basis Akrual          : Pendapatan (income) - Biaya-Biaya = Rugi atau
                                Laba(surplus/devisit).
3.        Pendapatan (income)        : penerimaan kas selama satu periode
                                            akuntansi – Saldo Awal Piutang + Saldo
                                            Akhir Piutang.
4.        Biaya                      : kas yang dibayarkan selama satu perioide
                                akuntansi – Saldo Awal Utang + Saldo Akhir
                                Utang.
Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau terjadi (incurred), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.
Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik dilingkungan mereka, terutama perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. Newzealand merupakan contoh negara yang sukses menerapkan sistem accrual basis yang sudah dilakukan sejak tahun 1991. Sistem akuntansi yang diterapkan di negara ini telah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih konprehensif dibandingkan dengan sistem cash basis dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Tujuan pengenalan accrual basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada organisasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efekstivitas. Sementara itu, beberapa negara Uni Eropa lainya masih mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cash basis.
Namun, beberapa kasus menunjukan bahwa reformasi ke arah accrual basis ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia menunjukkan bahwa pengenalan terhadap accrual basis memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut. Perubahan dari cash basis menjadi accrual basis memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologi masyarakat negara tersebut (Yamamoto, 1997).

Single Entry dan Double Entry
Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntunan diciptakannya good governance yang berarti tuntunan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan dari sistem single entry meenjadi doble entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja sesungguhnya. Single entry memang relatif mudah dan sederhana, akan tetapi alasan semi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi.
Sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem doble entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem duble entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih ctepat.
BAB III
KESIMPULAN

Kesimpulan
Fokus akuntansi keuangan sektor publik adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor publik menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menjadikan laporan keuangan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Namun demikian, untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal terdapat beberapa kendala (counstraint), yaitu: objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas.
Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntani keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah: akuntansi anggaran, akuntansi komtmen, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi dana. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sebenarnya diantara kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusiuve. Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi seiring dengan adanya reformasi sektor publik, terjadi pula pergeseran dari sistem akuntansi kas menjadi sistem akuntansi akrual atau ­accrual modifikasian. GASB bahkan merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan akuntansi kas dan menggantinya dengan sistem akuntansi dana.